Anak anak merupakan bagian warga Negara yang justru harus di lindungi
karena mereka adalah geresi bangsa yang kelak akan meneruskan untuk
memimpin bangsa Indonesia. Setiap anak wajib di berikan pendidikan
khusus dimana anak anak tidak hanya di berikan pendidikan yang
berhubungan dengan pendidikan formal seperti sekolah, namun anak anak
juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh
menjadi sosok yang berguna bagia bangsa dan Negara. Ketika membicarakan
hukum pidana anak, maka hal tersebut tidak seluruhnya di terapkan pada
anak anak, anak yang menjadi seorang pelaku tindak pidana adalah anak
anak yang telah melakukan tindakan yang bersifat criminal tertentu,
sehingga tidak semua kesalahan yang mereka perbuat akan berhubungan
langsung dengan hukum pidana yang di miliki oleh Negara Indonesia.
- Caleg DPR RI Dapil IV Sumatera Barat No.Urut 1
- Koordinator Pembelaan Kaum Ibu dan anak (PKIA).
- Sekretaris Forum Redam Korupsi (FORK) – Cabang Pasaman.
- Sekretaris Konsultasi Hukum Bagi Rakyat Tertindas.
- Koordinator Pembelaan Kaum Ibu dan anak (PKIA).
- Sekretaris Forum Redam Korupsi (FORK) – Cabang Pasaman.
- Sekretaris Konsultasi Hukum Bagi Rakyat Tertindas.
Kamis, 24 Oktober 2013
Sabtu, 12 Oktober 2013
Perbuatan Melawan Hukum
http://msofyanlubis.wordpress.com/
Walaupun Indonesia selalu mendapat julukan sebagai Negara paling korup di dunia, tetapi beberapa upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi telah dilakukan.
Beberapa kebijakan legislatif yang pernah dilakukan, adalah pembaharuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.
Usaha di bidang legislasi dimulai sejak tahun 1960 dengan diundangkan: UU No.24 Prp tahun 1960; Tetapi undang-undang ini kemudian dianggap tidak memadai lagi bagi usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, “peraturan ini kurang memadai perkembangan masyarakat yang menemukan cara-cara lain di dalam melakukan tindak pidana korupsi, yang tidak tercakup oleh undang-undang tersebut”.
Oleh karena itu disusun undang-undang baru pada tahun 1971 yaitu dengan diundangkan UU No.3 tahun 1971;
Beberapa kebijakan legislatif yang pernah dilakukan, adalah pembaharuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.
Usaha di bidang legislasi dimulai sejak tahun 1960 dengan diundangkan: UU No.24 Prp tahun 1960; Tetapi undang-undang ini kemudian dianggap tidak memadai lagi bagi usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, “peraturan ini kurang memadai perkembangan masyarakat yang menemukan cara-cara lain di dalam melakukan tindak pidana korupsi, yang tidak tercakup oleh undang-undang tersebut”.
Oleh karena itu disusun undang-undang baru pada tahun 1971 yaitu dengan diundangkan UU No.3 tahun 1971;
Senin, 07 Oktober 2013
Dampak Korupsi terhadap Perekonomian Indonesia
Korupsi tampaknya telah menjadi budaya yang mendarah daging di negeri
kita tercinta ini, Indonesia. Sebagai negara yang menggunakan adat dan
budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi nilai - nilai moralitas
dan kejujuran, sangat miris rasanya bila mengetahui bahwa negara ini
menempati posisi 2 sebagai negara terkorup di Asia pasifik menurut
survei dari The World Justice Project. Sebelum kita membahas
apa dampak korupsi, sebaiknya kita bahas dulu apa itu korupsi. Menurut
KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk
keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara dari arti kebahasaan,
korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio dari kata kerja corrumpere
yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.
Menurut penulis sendiri, korupsi berarti seseorang yang menyalahkan
wewenangnya untuk kepentingan diri sendiri tetapi merugikan institusinya
dan orang banyak.
Minggu, 06 Oktober 2013
Nomor telepon darurat di Indonesia
Nomor telepon darurat seluruh dunia
Pemilik telepon satelit Iridium dan berlangganan dengan jasa penyelamatan SOS Internastional dapat menelpon 767 (SOS) untuk mendapatkan pertolongan atau pengangkutan ke pusat kesehatan SOS Internasional terdekat. Jasa telepon satelit lain dengan jasa pelayanan darurat: Immarsat.Nomor telepon darurat di Indonesia
- Polisi: 110
- Ambulans: 118 dan 119.
- Badan Search and Rescue Nasional: 115.
- Posko bencana alam: 129.
- Perusahaan Listrik Negara (PLN): 123.
- Pemadam Kebakaran: 113 atau 1131.
- Nomor darurat telpon selular dan satelit: 112
- Keracunan: (021) 4250767 atau (021) 4227875.
- Pencegahan bunuh diri: (021)7256526, (021) 7257826, (021) 7221810.
Jumat, 04 Oktober 2013
Pentingnya Pendidikan Disiplin Anak Usia Dini
Pendidikan
Disiplin untuk Anak UsiaDini Kedisplinan anak adalah
memberikan pengertian akan mana yang baik dan yang buruk. Perlu di
tanamkan pada anak bahwa berbuat kesalahan tentu mengandung sejumlah
konsekuensi,untuk itulah fungsi hukuman dalam pendidikan anak.
Memberikan hukuman pada anak yang benar seharusnya tetap berlandaskan
kasih sayang, dan tidak sampai menggunakan kekerasan fisik.
Selasa, 01 Oktober 2013
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
Kalau kita bicara tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maka akan timbul pertanyaan: “Apakah kesadaran hukum masyarakat sudah sedemikian merosotnya, sehingga perlu ditingkatkan dan bagaimana cara meningkatkannya? Apa yang dapat kita konstatasi mengenai kesadaran hukum ini di dalam masyarakat?” Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu kiranya diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum.
Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum (Lemaire, 1952; 46). Bahkan Krabbe mengatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum (v. Apeldoorn, 1954: 9). Menurut pendapatnya maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Hal ini masih memerlukan kritik. Perlu kiranya diketahui bahwa Krabbe dan juga Kranenburg termasuk mereka yang mengembangkan teori tentang kesadaran hukum.
Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum (Lemaire, 1952; 46). Bahkan Krabbe mengatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum (v. Apeldoorn, 1954: 9). Menurut pendapatnya maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Hal ini masih memerlukan kritik. Perlu kiranya diketahui bahwa Krabbe dan juga Kranenburg termasuk mereka yang mengembangkan teori tentang kesadaran hukum.
Kamis, 26 September 2013
Sisi Lain dari Perilaku Korupsi
Dimana-mana orang membahas tentang korupsi, baik di warung kopi,
dalam bus, diatas motor, di ruang ber-AC bahkan didalam ruang yang
sering menjadi tempat korupsi. Dan ketika banyak orang berbicara tentang
korupsi, ada dua sisi lain yang selalu saya tangkap maknanya dan
sekaligus mengkritik hal dasariah tentang manusia.
Pertama, perilaku korupsi: the background of human yang selalu
muncul dipermukaan tanpa ada sinar yang terang. Korupsi adalah membuat
orang lain hidup susah, miskin, bahkan stress dan bunuh diri. Sedang
koruptor, hidup tanpa ada masalah, masa bodoh, tidak mau tahu, dan
bahkan merasa bahwa dunia ini hanya milikinya sendiri. Mengapa? Dia
punya semuanya dan bisa menikmati apa saja. Ketika ‘the background of
human yang gelap ini muncul, pola pikir dan jalan keluar untuk orang
lain tidak ada lagi. Dunia terasa sempit baginya karena orang lain
adalah nilai jual tanpa makna yang telah direbutnya. Dia menyadari
dirinya sebagai koruptor ketika telah duduk di kursi pesakitan. Itu pun
masih antara sadar dan tidak sadar dia adalah koruptor atau bukan.
Langganan:
Postingan (Atom)
