- Caleg DPR RI Dapil IV Sumatera Barat No.Urut 1
- Koordinator Pembelaan Kaum Ibu dan anak (PKIA).
- Sekretaris Forum Redam Korupsi (FORK) – Cabang Pasaman.
- Sekretaris Konsultasi Hukum Bagi Rakyat Tertindas.
- Koordinator Pembelaan Kaum Ibu dan anak (PKIA).
- Sekretaris Forum Redam Korupsi (FORK) – Cabang Pasaman.
- Sekretaris Konsultasi Hukum Bagi Rakyat Tertindas.
Senin, 09 September 2013
Sabtu, 07 September 2013
Salahkah anak jika bandel?
Kita pun memahami bahwa sebagai orang tua, tidak ingin anaknya
membuat masalah seperti memecahkan vas bunga milik orang lain pada saat
bertamu. Dapat dibayangkan malu rasanya jika anak merusakkan benda milik
orang lain. Betapa repotnya kita jika mengalami kejadian semacam itu.
Namun apakah kita sebagai orang tua mengerti apa yang sedang dipikirkan anak anda saat mulai sibuk dan banyak tingkah? Apa yang dirasakannya saat dia menyadari bahwa ia telah merusakkan benda milik orang lain?
Namun apakah kita sebagai orang tua mengerti apa yang sedang dipikirkan anak anda saat mulai sibuk dan banyak tingkah? Apa yang dirasakannya saat dia menyadari bahwa ia telah merusakkan benda milik orang lain?
Kita bahas lebih dahulu apa yang dipikirkannya saat mulai bandel.
Sebagai seorang anak, jika ia dilahirkan dengan kecerdasan tinggi,
biasanya setiap anak yang lahir normal sangatlah cerdas, pada saat ia
melihat tempat baru dengan berbagai hal yang baru, ia mendapatkan
berbagai ide baru. Ide-ide ini membanjiri pikirannya dan mendorongnya
untuk segera mencoba dan mempelajari berbagai hal baru yang tampaknya
mengasyikkan.
Senin, 26 Agustus 2013
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya ketenteraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang sekarang lebih populer disebut "stabilitas nasional'. Kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, karena selalu terancam oleh bahaya-bahaya disekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakatnya tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Setiap saat keseimbangan tatanan dalam masyarakat dapat terganggu oleh bahaya-bahaya disekelilingnya.
Masyarakat berkepentingan bahwa keseimbangan yang terganggu itu dipulihkan kembali. Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan.
Masyarakat berkepentingan bahwa keseimbangan yang terganggu itu dipulihkan kembali. Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan.
Jumat, 23 Agustus 2013
PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK DAN MASALAHNYA
Anak sebagaimana diketahui adalah harapan masa depan
yang akan menggantikan orang tua, menjadi pemimpin di masyarakat baik dalam
unit terkecil seperti keluarga maupun dalam unit terbesar seperti
negara/bangsa. Karena anak adalah harapan masa depan, wajar bila mereka
mendapat perhatian dan hak-haknya ditegakkan. Jika hal itu tidak mereka peroleh
jangan diharap mereka akan menjadi generasi masa depan yang baik. Untuk itulah
masalah hak-hak anak seyogyanya mendapat perhatian agar tidak seenaknya
dilanggar terutama oleh orang dewasa baik orang tua sendiri maupun orang dewasa
lainnya.
Rabu, 21 Agustus 2013
Gerakan Anti Korupsi, Optimistis Menuju Kondisi Lebih Baik
Korupsi tidak membuat masyarakat
sejahtera. Hal ini dikarenakan tindakan korupsi merampas hak ekonomi
masyarakat untuk hidup lebih baik. Birokrat sebagai abdi masyarakat
seharusnya melayani rakyat, bukan sebaliknya mendapatkan atau
mengharapkan “kelebihan” dari mayarakat. Demikian setidaknya yang dapat
kita pantau dalam perbincangan publik sehari-hari.
Dalam dekade pasca reformasi atau
sepuluh tahun berjalan upaya-upaya untuk mengurangi perilaku koruptif
ini telah dilakukan. Hasilnya dapat kita lihat dalam pemberitaan korupsi
yang marak di berbagai media, baik media cetak, online maupun media
elektronik. Dalam pemberitaan ini tampak adanya aspek penegakan hukum
terhadap perilaku korupsi. Kasus-kasus korupsi yang menimpa pejabat di
lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diberitakan telah
disidangkan, atau pelakunya dihukum dan dipenjarakan. Sayangnya dalam
pemberitaan tersebut persepsi yang seringkali muncul adalah maraknya
(kuantitas) tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat ini.
Bukan aspek positifnya yaitu proses penegakan hukum terhadap tindak
kejahatan korupsi ini.
Sabtu, 03 Agustus 2013
Dilema Penegakan Hukum di Indonesia
DALAM sebuah
panel diskusi bertajuk "Peluang Peradilan satu Atap dalam Membangun
Profesioanlisme dan Integritas Hakim", Satjipto Rahardjo mengatakan perlu
adanya rekonseptualisasi makna hukum - apa yang kita maknai hukum (what mean by
law). Satjipto Rahardjo menilai dominasi pemahaman hukum yang terjadi saat ini
cenderung legalistik - positifistik. Satjipto berkeyakinan bahwa hukum itu not
only stated in the book tetapi juga hukum yang hidup di masyarakat (living
law).
Reformasi yang
telah berlangsung sejak tahun 1998 harus diakui telah melahirkan sejumlah
perubahan instrumental, meski diakui juga bahwa perubahan tersebut masih banyak
kelemahannya. Banyaknya kelemahan tersebut karena reformasi tidak punya
paradigma dan visi yang jelas alias hanya tambal sulam, contohnya reformasi
peradilan yang terwadahi dalam empat paket undang-undang yang berkaitan dengan
peradilan hanya lebih banyak memfokuskan pada peradilan satu atap (Beny K.
Harman).
Minggu, 28 Juli 2013
Menanggapi Advokasi Anak dan Langkah Nyata
Anak-anak tidak memiliki kekuasaan politik. Mereka terbatas mengatakan
dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan umumnya tidak dapat
memperoleh ganti rugi ketika keputusan diambil bertentangan dengan kepentingan
terbaik mereka.
Langganan:
Postingan (Atom)


